pemerintahan Kabupaten Soppeng

Struktur Pemerintahan

Masa jabatan periode 2025–2030 baru diawali melalui serah terima jabatan Minggu, 3 Maret 2025

DPRD Kabupaten Soppeng:
- Beranggotakan wakil rakyat dari berbagai partai, masa jabatan selama 5 tahun
- Tugas utama: legislasi (perda), pengawasan pemerintah daerah, dan pengesahan APBD

Perangkat daerah di Soppeng diatur melalui sejumlah Peraturan Bupati tahun 2023, di antaranya:

Sekretariat Daerah (Perbup No. 20/2023)
Inspektorat Daerah (Perbup No. 22/2023)
Dinas Perhubungan (Perbup No. 28/2023)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Perbup No. 36/2023)
Dinas Sosial (Perbup No. 35/2023)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perbup No. 45/2023)

Setiap perangkat daerah memiliki uraian tugas, fungsi, dan mekanisme tata kerja yang jelas.

Reformasi & Digitalisasi

Pemerintah kabupaten mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak Perbup No. 30/2022, sebagai bagian dari reformasi birokrasi
SPBE dikelola oleh tim koordinasi lintas SKPD, bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik

Musrenbang RPJPD 2025–2045 dilaksanakan pada 29 April 2024, dengan visi “Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan”
Pada 5 Maret 2025, Wakil Bupati Selle Dalle menghadiri peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP 2025, menandai komitmen terhadap tata kelola bersih dan partisipatif

Pemerintahan Soppeng terdiri dari eksekutif, legislatif, dan beragam perangkat daerah yang jelas struktur dan tugasnya.
Fokus utama saat ini meliputi digitalisasi pelayanan (SPBE), pencegahan korupsi, dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang partisipatif.
Dengan visi strategis RPJPD 2025–2045, pembangunan diarahkan untuk menciptakan Soppeng yang maju, tangguh, dan berkelanjutan.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca BMKG Rabu 31 Mei 2023, Bone Diprediksi Hujan Malam Hari